Dasar Hukum
A. Undang-Undang Dasar
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F, tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
B. Undang-Undang
- UU No. 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021.
- UU No. 26 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
- UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024.
- UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
- UU No. 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan.
- UU No. 23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- UU No. 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi.
C. Peraturan Pemerintah
- PP No. 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- PP No. 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- PP No. 28 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
D. Peraturan Presiden
- Perpres No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Perpres No. 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia.
E. Peraturan Menteri
- Permendagri No. 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.